Ali al-Zaidi resmi dilantik sebagai Perdana Menteri baru Irak pada Sabtu, 16 Mei 2026, dalam sebuah upacara serah terima jabatan yang berlangsung di Baghdad. Pelantikan ini menandai transisi kepemimpinan dari Mohammed Shia al-Sudani setelah pemerintahan al-Sudani mendapatkan persetujuan dari parlemen pada awal bulan ini, sebagaimana dilaporkan oleh Saudi Gazette yang mengutip kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency (INA).
Proses pelantikan al-Zaidi terjadi di tengah dinamika politik yang masih berlangsung, di mana susunan kabinet pemerintah baru belum sepenuhnya terbentuk. Parlemen Irak sebelumnya memberikan mosi percaya kepada al-Zaidi dan 14 menteri kabinetnya pada 14 Mei 2026, sementara pemungutan suara untuk sembilan posisi kementerian lainnya terpaksa ditunda karena belum tercapainya kesepakatan politik di antara partai-partai yang ada.
Dalam laporan yang dirilis oleh Al Jazeera, al-Zaidi bersama dengan para menteri yang telah disetujui mengucapkan sumpah konstitusional dan resmi memulai tanggung jawab mereka sebagai pemerintah. Dalam pernyataannya, kantor media perdana menteri menekankan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan mosi percaya kepada pemerintahan al-Zaidi beserta program kementeriannya.
Namun, hingga saat ini, kabinet al-Zaidi masih dianggap belum lengkap. Pemerintahannya dijadwalkan untuk terdiri dari 23 kementerian, tetapi ketidaksepakatan politik mengenai beberapa posisi kunci, termasuk kementerian dalam negeri dan pertahanan, masih menjadi penghalang. Meskipun demikian, Basim Mohammed telah diangkat sebagai menteri perminyakan baru, dan Fuad Hussein tetap menjabat sebagai menteri luar negeri.
Al-Zaidi juga telah mempresentasikan program pemerintahannya dalam sidang parlemen yang tidak disiarkan secara langsung, tetapi isi dari program tersebut belum diumumkan kepada publik.
Menyandang status sebagai perdana menteri termuda Irak di usia 40 tahun, Ali al-Zaidi diangkat oleh Presiden Irak, Nizar Amidi, pada 27 April 2026, setelah adanya kesepakatan dari Coordination Framework Alliance, yang merupakan blok parlemen terbesar di Irak. Penunjukan ini dianggap sebagai langkah untuk mengakhiri kebuntuan politik yang telah berlangsung berbulan-bulan. Dalam proses tersebut, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, juga disebut-sebut ikut campur setelah mantan perdana menteri Nouri al-Maliki yang dikenal dekat dengan Iran, sempat diusulkan sebagai calon utama koalisi, namun mendapat penolakan keras dari Trump.
Berbeda dengan para pendahulunya, al-Zaidi tidak memiliki pengalaman di pemerintahan atau jabatan politik sebelumnya. Ia lahir di Baghdad dari keluarga terkemuka dan mengawali karirnya di sektor akademik serta swasta, memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dengan gelar sarjana hukum dan keuangan, serta gelar magister di bidang perbankan dan keuangan. Al-Zaidi juga merupakan anggota Iraqi Bar Association.
