Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia terus mengintensifkan upaya perlindungan terhadap penyu, yang merupakan spesies dilindungi, dengan mengembangkan model kolaborasi konservasi di Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas. Inisiatif yang diluncurkan pada Rabu, 6 Mei 2026, ini mengedepankan sinergi antara pemerintah, mitra, pemerintah daerah, dan masyarakat, yang dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
Melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, KKP bekerja sama dengan Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru, Yayasan Jaga Mangkai, serta pemerintah daerah setempat untuk mengintegrasikan program perlindungan penyu di Pulau Mangkai. Salah satu langkah penting dalam kolaborasi ini adalah pelatihan penandaan penyu menggunakan metal tag yang dilaksanakan pada 25–26 April 2026. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pemantauan dan pendataan populasi penyu secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menjelaskan bahwa Pulau Mangkai memiliki nilai strategis sebagai pulau terluar Indonesia dan habitat utama bagi penyu. Ia menekankan bahwa pengelolaan kawasan ini tidak hanya berfokus pada perlindungan ekosistem, tetapi juga bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat melalui ekowisata berbasis konservasi.
Kepala Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru, Rahmad Hidayat, menambahkan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan penyu secara terpadu. “Dengan melibatkan masyarakat, kami berharap pengelolaan konservasi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan,” ungkapnya. Rahmad juga melaporkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2025, sebanyak 3.139 pendaratan penyu berhasil dimonitor, dengan 2.858 sarang yang telah direlokasi untuk meningkatkan keberhasilan penetasan dan mengurangi ancaman predator.
Ketua Yayasan Jaga Mangkai, Murwanto, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap konservasi, mulai dari pemantauan hingga pengembangan ekowisata. “Dengan melibatkan masyarakat, kami dapat memastikan bahwa konservasi penyu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian lokal,” jelasnya.
KKP juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal sebagai petugas perlindungan penyu melalui pelatihan pemasangan metal tag. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi individu penyu, memantau pola migrasi, serta memperkuat basis data ilmiah yang diperlukan untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik dan berdampak.
Kepala Desa Keramut, Markos, mengapresiasi program ini yang melibatkan masyarakat secara langsung. “Kami merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga penyu dan habitatnya. Pelatihan ini memberikan pengetahuan dan sekaligus peluang ekonomi bagi kami,” katanya.
Kedepannya, pengembangan konservasi penyu di Pulau Mangkai akan diperkuat dengan penyediaan fasilitas pendukung seperti rumah jaga, penggunaan energi terbarukan, penyediaan air bersih, serta program edukasi dan adopsi sarang penyu. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat edukasi serta destinasi ekowisata berbasis konservasi di wilayah perbatasan Indonesia.
KKP menegaskan bahwa pengembangan model kolaborasi ini akan terus diperluas sebagai bagian dari strategi nasional untuk melindungi spesies laut yang terancam punah, sesuai dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menekankan pentingnya penguatan ekonomi biru.